Gamawan Mengaku Ngeri Garap Proyek e-KTP, Sempat Lapor ke Wapres
Gamawan Mengaku Ngeri Garap Proyek e-KTP, Sempat Lapor ke Wapres

Mantan menteri dalam negeri, Gamawan Fauzi bersaksi dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

Dalam kesaksiannya, Gamawan mengaku sempat dilanda kengerian saat ia harus bertanggung jawab terhadap proyek dengan total anggaran senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Hanya saja ia mengatakan tak bisa menolaknya, karena memang itu sudah fungsi dari kementerian yang dipimpinnya.

“Saya waktu itu menolak ke Wapres, kalau bisa jangan Mendagri, karena saya ngeri yang mulia, dananya ini terlalu besar, saya sampaikan ke Wapres, tapi karena itu fungsi kementerian saya, ya jalani juga proyeknya,” ujar Gamawan Fauzi saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/1)

Gamawan yang baru saja dilantik pada 22 Oktober 2009 menggantikan menteri dalam negeri terdahulu, Mardiyanto, mengatakan proyek e-KTP merupakan suatu bentuk proyek tindak lanjut dari proyek uji petik yang sebelumnya telah dilakukan pada 2008 hingga 2009.

Menurutnya proyek tersebut nantinya disiapkan pemerintah sebagai proyek yang dipercaya dapat mensukseskan pemilu mendatang. Sehingga ia sebagai menteri diundang untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR guna membahas anggaran proyek tersebut.

“11 September 2009 saya dipanggil Komisi II DPR untuk RDP, hasilnya salah satu meminta supaya segera ajukan anggaran di 2010 untuk dilaksanakan 2011 karena akan digunakan di pemilu mendatang,” ujar dia,” ucap Gamawan.

Atas hasil rapat dengan DPR itu, Gamawan selaku pimpinan dari kementerian terkait, memilih untuk bersurat kepada Presiden dan Wakil Presiden saat itu. Yang akhirnya direspon dengan diadakannya rapat dirumah Wakil Presiden Boediono yang juga turut dihadiri Menteri Keuangan saat itu, Agus Martowardojo.

“Jadi itu pertimbangan DPR, hasil rapat itu saya buat surat kepada Presiden dan Wapres. Hasil itu juga diketahui Menkeu. Lalu diadakanlah rapat di rumah Wapres yang dihadiri Menkeu, Menkopolhukam, BPK, dan deputi, yang dibahas ada penggunaan anggaran dari APBN,” imbuh dia.

Namun ketika disinggung mengenai berubahnya sumber anggaran dari dana hibah ke APBN, Gamawan menyebut ia sama sekali tak pernah hadir saat anggaran di bahas di Komisi II DPR. Ia sebagai menteri penanggung jawab, diakuinya ia hanya hadir saat rapat evaluasi proyek saja.

“Kalau bahas anggaran saya enggak pernah yang mulia. Saya hanya ikut rapat evaluasi setelah berjalan saja, bukan rapat pembahasan anggarannya,” kata Gamawan.

Gamawan pun tak menampik ketika ditanya apakah ada masalah dalam proyek pengadaan e-KTP, ia mengatakan bahwa memang ada laporan sebelumnya dari orang lapangan terkait adanya masalah dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Kendati demikian, Gamawan menganggap ia tak berhak menengahi permasalahan tersebut. Karena itu ia mengakui telah bersurat kepada Wapres saat itu Boediono, untuk menengahi permasalahan tersebut.

“Ada yang mulia, salah satunya adalah perbedaan pendapat antara LKPP dan panitia lelang, lalu saya buat surat ke Wapres atas masalah itu, jadi tidak etis kalau saya selesaikan masalah itu, saya minta tolong ditengahi, lalu pendek kata dibahas di rapat, dan notulis hasil rapat mengatakan disuruh jalan terus proyeknya,” katanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here